Para Bupati Diminta Proaktif Cairkan Dana Pilkada

Kategori: Informasi Lainnya Diposting oleh : Administrator Dibaca : 18302 kali Pada : Senin, 11 Januari 2016 - 14:00:10 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua meminta para bupati dan walikota pro aktif dalam pencairan anggaran pelaksanaan Pe milihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pasalnya, dari 11 kabupaten yang akan me ngikuti Pilkada serentak 9 Desember mendatang nanti, baru ada dua kabupaten yang mengucurkan dana pilka da diatas 50%, selebihnya hanya dibawah 10%.


KPU Papua, Adam Arisoy, SE mengatakan Kabupaten Merauke telah mengucurkan dana Pilkadanya 100%, sementara Nabire 50%. “Sejumlah kabupaten yang minim dalam pengucuran anggaran adalah Waropen dari dana Rp 25 miliar, baru ada Rp 3 miliar, sedangkan Yahukimo dari Rp 54 miliar, baru dikucurkan Rp 8 miliar. Ini kan sangat tidak mungkin KPU daerah akan bekerja baik, jika anggaran belum mencukupi. Apalagi tahapan pilkada serentak sudah di mulai,” kata Arisoy.


Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah setempat, KPU Papua akan mendatangi sejumlah kabupaten yang minim akan pengucuran dana pilkada.“Saya akan menanyakan langsung kepada bupatinya, apakah mau dilaksanakan pilkada serentak atau tidak. Jika memang belum siap, kami akan tunda hingga daerah itu siap. Namun, jika daerah tersebut ingin melaksanakan pilkada se rentak, maka harus konsisten dalam pengucuran dana pilkada. Ka mi juga akan meminta BPK untuk mengawasi dan mengaudit semua dana pilkada didaerah,” ungkapnya.
Sementara itu Divisi Logistik KPU Papua, Isak Hikoyabi mengatakan pihaknya terpaksa mengumpulkan ulang 11 KPUD yang melaksanakan pilkada serentak Desember mendatang. Ini dilakukan untuk memasukkan dana tambahan untuk debat publik, alat peraga, media massa, kampanye yang dibiayai oleh KPU.


“Debat publik memang su dah dianggarkan oleh KP UD, namun seperti media massa, kampanye dan alat peraga belum dimasukkan ke anggaran KPU, sebab saat KPUD menyusun anggaran pilkada, PKPU no 6/2015 belum keluar. Kami yakin dana tambahan untuk sosialisasi ini bisa dimasukkan dalam APBD perubahan,” jelas Isak.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mengumumkan tak ada perpanjangan waktu pendaftraran bagi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati di 11 Kabupaten di Papua. Pendaftaran tetap 26 hingga 28 Juli.



Berita Terkait
Komentar (0)
Isi Komentar
  • Name:
  • Email:
  • Komentar:
  • Captcha:   

Top